1. A. Latar Belakang

Saat ini dengan memperhatikan mutu pendidikan di negara Indonesia dibanding dengan negara-negara lain di Asia semakin tertinggal, sehingga membuat prihatin instansi terkait khususnya dan umumnya pemerintah. Melihat dari kondisi guru dewasa ini dalam hal kesejahteraan sangat minim ini menjadi salah satu factor kemorosotan kualitas pendidikan di negara Indonesia. Bagaimana tidak, dengan keterbatasan energi yang dimiliki oleh seorang guru karena harus mengajar di beberapa sekolah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jelas seorang guru tersebut dalam melaksanakan proses belajar mengajar tidak akan concern yang penting materi disampaiakn kepada peserta didik. Berawal dari masalah kesejahteraan guru tersebut pemerintah menunjuk LPTK, dinas pendidikan Provinsi, LPMP, dan dinas pendidikan kabupaten untuk menyelenggarkan suatu strategi agar kualitas pendidikan di Indonesia maju sekaligus kesejahteraan guru terjamin maka lahirlah istilah sertifikasi guru.

Sertifikasi guru diharapkan status guru di negara Indonesia menjadi guru profesional, di mana suatu pekerjaan profesional menurut Moh. Ali (1985) memerlukan persyaratan khusus, yakni:

(1)                menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang dalam

(2)                menkankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan  bidang profesinya

(3)                menunutut adanya tingkat pendidikan yang memadai

(4)                adanya kepekaan terhadap damak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya

(5)                memunkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan

 

Sedangkan menurut Usman (2005) pekerjaan professional persyaratnnya sebagai berikut :

(1)   memiliki kode etik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

(2)   meiliki kien/objek layanan yang tetap, seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan muridnya

(3)   diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat

 

Disisi lain sertifikasi guru merupakan keniscayaan masa depan untuk meningkatkan dan martabat guru, menjawab arus gobalisasi dan menyiasati sistem desentralisasi. Oleh karena itu, program sertifikasi guru perlu adanya prakondisi, yakni sosialisasi gagasan ke masyarakat, guru, pengambil kebijakan, LPTK, organisasi profesi, yayasan dan sebagainya, benchmarking dengan sistem sertifikasi di berbagai negara maju maupun negara tetangga, dan penjajagan untuk mengaitkan sertifikasi dengan sistem kepangkatan, penggajian, penugasan, dan promosi (jangka menengah). Dan tampaknya hal ini sudah diakomodasikan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pengembangan sistem dan instrumen sertifikasi dilakukan melalui : (1) tes/track record nilai penguasaan bidang studi; (2) Tes performance teknik dan strategi pembelajaran di jenjang yang sesuai/PPL tersupervisi; (3) essai atau laporan project tentang penyesuaian materi dan strategi untuk kelompok peserta didik tertentu; (4) esai atau career plan untuk pengembangan profesi atau portofolio indikator aktivitas profesi; (5) tes kepribadian atau portofolio indikator keberhasilan; (6) survei pendapat siswa, kepala sekolah, dan pengawas (Sukamto, 2004).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s